Cari

 

 PAGE VIEW
OLAHRAGA
Play Off Bola Diundur Lagi
BELOPA --- Panitia play off Pra Porda cabang olahraga (cabor) sepakbola yang sebelumnya menjadwalkan laga play off digelar pada bulan Januari ini, kembali molor hingga Februari nanti. Play off yang recananya diikuti oleh

INFOTAINMENT
Agnes Monica Resmi Dikontrak Label Internasional
Jakarta--- Setelah sekian lama, akhirnya Agnes Monica membuktikan ucapannya untuk benar- benar Go International. Hal itu dibuktikan dengan dikontraknya Agnes oleh label internasional. Kabar tersebut disampaikan

DARI REDAKSI
Sukses, Jalan Sehat Demi Indonesia dan Senam Dahlan Style di Palopo
Dua event yang digelar PALOPO POS pada 8-9 Juni 2013 akhir pekan kemarin, yakni Lomba Dance Gangnam Style serta Jalan Sehat Demi Indonesia & Senam Dahlan Style, berlangsung sukses dan meriah.

SKPD Minim PAD, Wali Kota Bilang Maaf Saja
Lebih-lebih Kalau Korupsi...

73 Ribu Kades Bisa Terjerat Korupsi
Maaf Saja...

OPINI
Rabu, 28 Mar 2012, view 649 x
Hukum tak Identik dengan Keadilan
MENGAWALI tulisan ini saya akan mengutip kalimat yang pernah ditulis oleh Prof. Dr. Achmad Ali, SH, MH. Seorang pakar hukum pidana yang juga merupakan guru besar fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang menyata bahwa salah satu kekeliruan terbesar jika mengidentikkan hukum sama dengan keadilan atau keadilan sama dengan hukum, sama kelirunya jika orang mengidentikkan ilmu sama dengan kebenaran atau kebenaran sama dengan ilmu.
=====================

SAMA halnya dengan konsep hukum yang abstrak, maka demikian pula konsep tentang keadilan merupakan konsep abstrak dan bersifat subyektif, sesuai dengan nilai yang dianut oleh masing – masing individu dan masyarakat. Apa yang adil bagi penggugat belum tentu adil bagi tergugat. Apa yang adil bagi korban kejahatan belum tentu adil bagi pelaku kejahatan. Bahkan dalam satu majelis hakim yang terdiri dari lima hakim, maka apa yang adil bagi empat hakim, belum tentu adil bagi seorang diantara mereka yang melakukan DISSENTING OPINION.
Oleh karena itu, hukum tidak mungkin mewujudkan keadilan, tetapi paling optimal hanya mendekati keadilan. Ilmu pun tidak mungkin mewujudkan kebenaran, tetapi hanya mendekati kebenaran. Oleh karena yang mampu mewujudkan keadilan dan kebenaran hanyalah Allah SWT.
Ada opini yang keliru selama ini mengenai hukum, penegak hukum dan penegakan hukum, saya ambil contoh bahwa dibeberapa daerah di Negeri ini, yang mana kepala daerahnya didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan ketika diadili dipersidangan yang fair (dibuka dan terbuka untuk umum) ternyata di vonis bebas, maka seketika itu sebagian orang yang mungkin karena pertemanan atau memang tidak mengetahui, dengan lantang berteriak dan mengatakan bahwa hakim tidak adil, kasusnya direkayasa, dipolitisasi dan lain sebagainya, padahal mereka tidak mengetahui apa dan bagaimana pertimbangan hakim sehingga terdakwa tersebut divonis bebas.
Perlu penulis ingatkan kembali bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya (pasal 183 KUHAP). Dengan bertitik tolak dari ketentuan pasal 183 KUHAP tersebut, dalam kriteria menentukan bersalah tidaknya seorang terdakwa, hakim harus memerhatikan aspek-aspek : (1). Kesalahan terdakwa haruslah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Terhadap hal ini dalam pandangan para ahli hukum, lazim disebut dengan terminologi “asas minimum pembuktian”. Asas ini lahir dari acuan kalimat “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah” sebagaimana yang tertuang dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli (bukan saksi ahli karena KUHAP tidak mengenal saksi ahli), surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Apabila hanya ada 1 (satu) alat bukti saja, dengan demikian asas minimum pembuktian tidak terpenuhi sehingga kemudian terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana dengan kata lain harus dibebaskan (Vrijspraak) dan terdakwa dipulihkan haknya dalam kedudukan, harkat serta martabatnya.
(2). Dari aspek ini dapatlah dikonklusikan bahwa “adanya dua alat bukti” yang tersebut adalah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila hakim tidak memperoleh “keyakinan” bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebaliknya apabila keyakinan hakim saja adalah tidaklah cukup jikalau keyakinan itu tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
M. YAHYA HARAP menegaskan bahwa : Pada lazimnya, jika kesalahan telah benar-benar terbukti menurut ketentuan cara lewat alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, keterbuktian kesalahan tersebut akan membantu dan mendorong hati nurani hakim untuk meyakini kesalahan terdakwa. Apalagi bagi seorang hakim yang memiliki sikap hati-hati dan bermoral baik.
Tidak mungkin keyakinannya muncul kepermukaan mendahului keterbuktian kesalahan terdakwa. Mungkin pada tahap pertama sang hakim sebagai manusia bisa, bisa saja terpengaruh oleh sifat prasangka. Akan tetapi, bagi seorang hakim yang jujur dan waspada, prasangkanya baru semakin membentuk suatu keyakinan, apabila hal diprasangkainya itu benar-benar terbukti di persidangan berdasarkan ketentuan, cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
Dari argumentasi tersebut diatas, penulis ingin mengatakan bahwa Publik tidak boleh memaksakan hakim pengadilan untuk memvonis bersalah seorang terdakwa korupsi maupun tindak pidana lainnya jika memang tidak terbukti bersalah, karena nanti akan melahirkan hakim pengadilan asal menghukum terdakwa (Kangoroo trial). Pengadilan bukan lembaga pengalgojoan yang harus menghukum semua terdakwa, jika semua terdakwa yang diajukan kepersidangan lantas harus dihukum, maka tidak perlu sarjana hukum yang jadi hakim, Pepatah hukum mengatakan bahwa “Under the law it is better that ten guilty persons escape, than that one innocen man suffer” (Dibawah hukum, lebih baik membebaskan 10 orang bersalah, ketimbang memidana seorang yang tidak bersalah).(*)
NURDIN Mahasiswa Fakultas Hukum Unanda Palopo

  Komentar Terkini ( 0 Komentar )
   Baca Komentar    Tambah Komentar

  BACA JUGA
INDEKS RUBRIK   
KREATIVITAS SEKOLAH
Ikut Kompetisi Tingkat Nasional
PALOPO---- Dua siswa SMANsa Palopo yang tampil pada English Competition Tingkat Nasional, yang dilaksanakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bahasa Politekhnik Makassar, beberapa waktu lalu, lagi-lagi